Buku Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi

• Judul Buku: Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi
• Penulis: Mohammad Fajrul Falaakh
• Editor: Mohammad Saihu Sholihan
• Penerbit: Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2007
• Edisi: Jilid 2
• Bahasa: Indonesia
• ISBN: 978-979-3452-18-0

Sinopsis Buku Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi

Buku ini berisi rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), sebagai sumbangan bagi reformasi hukum di Indonesia. Masalah-masalah yang disoroti merupakan masalah-masalah yang muncul selama reformasi, sewindu terakhir, meskipun beberapa akar persoalannya dapat dirujuk ke masa prareformasi.

Buku ini merupakan jilid kedua dari rekomendasi kebijakan yang berasal dari 20 (dua puluh) hasil kajian KHN, sepanjang tahun 2004 hingga semester pertama tahun 2007. Jilid pertama berjudul Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (versi berbahasa Inggris: Law Reform Policies) telah diterbitkan dan diedarkan pada tahun 2003.

Pada dasarnya isu-isu dalam buku rekomendasi ini berasal dari pilihan masalah dalam berbagai program penelitian, kajian maupun aneka cara pembahasan lainnya yang dirancang oleh KHN (periksa sumber penulisan rekomendasi pada lampiran).

Program penelitian atau kajian tersebut memang dimaksudkan sebagai penelitian atau kajian yang berorienasi kebijakan. Kajian KHN melibatkan berbagai mitra kerja, baik dari kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional hukum, lembaga penegak hukum, pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat (lihat mitra kerja tersebut dalam berbagai Laporan Tahunan KHN).

Kandungan buku rekomendasi KHN jilid kedua ini dapat dikelompokkan ke dalam empat masalah utama: desain pembangunan hukum, pemberantasan kejahatan korupsi dan pencucian uang, akuntabilitas lembaga penegak hukum dan advokat, dunia praktik hukum dan pendidikan tinggi hukum.

Bagian Pertama: Desain Pembangunan Hukum

1. Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum
2. Program Hukum di Daerah Pasca-PILKADA langsung
3. Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Khusus

Bagian Kedua: Memberantas Korupsi dan Pencucian Uang

1. Menyederhanakan Penanganan Perkara Korupsi
2. Supervisi KPK dalam Pemberantasan Korupsi
3. Tindak Lanjut Laporan BPK oleh DPR dan Pemberantasan Korupsi
4. Penggunaan Hukum Perdata untuk memulihkan Kerugian Negara Akibat Korupsi
5. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bagian Ketiga: Akuntabilitas Lembaga Penegak Hukum dan Advokat

1. Penyalahgunaan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Peradilan Pidana
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan Jaksa
3. Pengawasan Terhadap KPK
4. Pelanggaran Kode Etik Advokat: Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian

Bagian Keempat: Profesi Hukum dan Pendidikan Tinggi Hukum

1. Standar Minimum Profesi Polisi
2. Standar Minimum Profesi Jaksa
3. Perekrutan Calon Jaksa
4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jaksa
5. Perekrutan Hakim Adhoc Pengadilan Niaga (NB: dana IMF)
6. Pendidikan dan Pelatihan Hakim
7. Pendidikan Profesi Advokat
8. Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum

—

Buku Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi ini terdapat di Perpustakaan EYR Center for Legal Studies yang sudah dibuka untuk umum. Rekan-rekan dapat membacanya di tempat, setelah mendaftar menjadi anggota di Perpustakaan kami. Untuk mendaftar menjadi anggota Perpustakaan EYR CLS, silahkan kunjungi halaman Pendaftaran.

Anda juga dapat melihat koleksi buku yang terdapat di Perpustakaan EYR Center for Legal Studies, dengan mengunjungi halaman Katalog Perpustakaan EYR Center for Legal Studies. Untuk melihat Sinopsis buku lainnya, silahkan kunjungi halaman Books Collection.